Sabtu, 30 April 2011

PERKEMBANGAN & KELEMAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA

PERKEMBANGAN & KELEMAHAN DEMOKRASI DI INDONESIA
(Tyas Sri Utami)
Perkembangan  Demokrasi di Indonesia
Perkembangan  demokrasi di Indonesia dapat dibagi menjadi empat periode:
  1. Periode 1945-1959, masa demokrasi parlementer yang menonjolkan peranan parlemen serta partai-partai politk. Kelemahan demokrasi parlementer adalah memberi peluang untuk dominasi partai-partai politik dan DPR. Akibatnya persatuan bangsa yang digalang selama perjuangan melawan penjajah menjadi kenor dan tidak dapat dibina menjadi kekuatan konstruktif untuk mengisi kemerdekaan.
  2. Periode 1959-1965, masa demokrasi terpimpin yang telah menyimpang dari demokrasi konstiusional. Masa ini, ditandai dengan dominasi prsiden, terbatasnya peran partai politik, perkembangan pengaruh komunis dan mulai menguatnya peran ABRI sebagai kekutan social politik.
  3. Periode 1965-1988, masa demokrasi Pancasila Orde Baru, merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensiil. Landasan formal periode ini adalah Pancasila, UUD 1945 dan ketetapan MPRS/MPR dalam rangka untuk meluruskan kembali penyelewengan terhadap UUD 1945 yang terjadi di masa dmokrasi terpimpin. Nemun, dsalam perkembangannya peran presiden semakin dominan sehingga melahirkan pemerintahan otoriter dan tumbuhnya budaya KKN.
  4. Periode 1999- sekarang, masa demokrasi Pancasila era Reformasi, berakar pada kekuatan multi partai yang berusaha mengembalikan perimbangan kekuatan antarlembaga negara. Pada masa ini peran partai politik kembali menonjol, sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru. Disamping itu, periode ini juga ditandai dengan adanya perubahan UUD 1945 dengan tujuan untuk melakukan demokratisasi di Indonesia.

Kelemahan Sistem Demokrasi di Indonesia
Pada dasarnya setiap sistem demokrasi yang pernah berlaku di Indonesia mempunyai kelebihan dan kekurangan. Demokrasi mempunyai pengaruh yang besar dalam setiap sendi-sendi kehidupan. Amartya Sen, penerima nobel bidang ekonomi menyebutkan bahwa demokrasi dapat mengurangi kemiskinan. Pernyataan ini akan terbukti jika pihak legislative menyuarakan hak-hak orang miskin dan kemudian pihak eksekutif melaksanakan program-program yang efektif untuk mengurangi kemiskinan. Sayangnya, hal ini belum terjadi secara signifikan. Demokrasi di Indonesia terkesan hanya untuk mereka dengan tingkat kesejahteraan ekonomi yang cukup. Sedangkan bagi golongan ekonomi bawah, demokrasi belum memberikan dampak ekonomi yang positif bagi mereka. Kelemahan yang lain yaitu sebagian orang haya tahu mereka bebas berbicara, beraspirasi, dan berdemonstrasi. Tidak sedikit fakta yang menunjukkan adanya pengrusakan ketika terjadinya demonstrasi menyampaikan pendapat. Untuk itu memerlukan pemahaman yang utug agar mereka bisa menikmati demokrasi. Demokrasi di masa ini tanpa adanya sumber daya manusia yamg kuat akan mengakibatkan pengaruh asing ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Standar ganda pihak asing juga akan menjdi penyebab mandulnya demokrasi di Idonesia. 
Ancaman terbesar yang dihadapi keberadaan demokrasi di Indonesia saat ini adalah keputusan terhadap demokrasi itu sendiri serta lemahnya kekuatan gerak demokrasi dalam menghadapi kekuatan-kekuatan yang anti demokrasi. Demikian pendapat yang dilontarkan oleh peneliti dari Internasional Crisis Group, Sidney Jones, dan pengamat politik dari CSIS, J. Kristiadi di Jakartadalam peluncuran dan bedah buku Gerakan Demokrasi di Indonesia Pasca-Soeharto. “ Ancaman terbesar mungkin perasaan putus asa terhadap demokrasi di Indonesia,” kata Jones.
Banyak Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan berbagai kelompok sipil lainnya masih terjebak pada pola pikir lama, yaitu membangun perlawanan terhadap pihak antidemokrasi dari luar. Senada dengan Jones, Kristiadi melihat bahwa gerakan-gerakan demokrasi yang ada pada saat ini belum mampu melakukan konsilidasi untuk melawan kekuatan yang disebutnya sebagai “sangat kontra demokrasi”. Karena itu, seluruh gerakan demokrasi harus kembali menyusun agenda dmokrasi mereka, baik dalam memperkuat konsep maupun jaringan. “Yang diperlukan sekarang adalah strategi untuk membangun kekuatan bersama-sama untuk melawan konspirasi yang melibatkan politisi-politisi yang sudah menjalin kekuatan dengan menggunakan instiusi-institusi penegak demokrasi” tambahnya.
Kegalalan terbesar yang mungkin terjadi terhadap sistem demokrasi di Indonesia adalah adanya kegagalan orang-orang yang dipercaya oleh rakyat untuk menjadi wakil rakyat dalam parlemen dan pejabat politik. Mereka dianggap gagal untuk membuktikan bahwa reformasi lebih bermanfaat dibandingkan masa sebelumnya.

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar